Endosoren
Psikologi Militer
Makan Bergizi Gratis selain janji dari kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, MBG juga pasti merupakan proses pembentukan negara militerisme. Hal yang perlu dikemas adalah bahwa “makan” merupakan kebiasaan yang dilakukan untuk mengikuti keinginan perut, yang berimplikasi menghasilkan dopamin (rasa bahagia) untuk berekspresi. Itulah dinamika biologis kemasyarakatan.
Sejarah makan sejak zaman prasejarah pertanian menunjukkan bahwa kebiasaan makan mendorong manusia untuk bertani, hingga menemukan api yang digunakan untuk memasak, dan dari situlah manusia belajar menjinakkan hewan. Tiga siklus alamiah ini merupakan struktur kehidupan sejatinya manusia.
MBG (Makan Bergizi Gratis) yang harus diketahui bukan hanya pemberian makan gratis. Pemangkasan anggaran 335 triliun tahun 2026 adalah dana yang dikorbankan untuk menjadikan Indonesia negara otokrasi dalam bayang-bayang militer.
dalam pengaturan psikologi manusia untuk makan layaknya militer harus disiplin terhadap jam makan dan diatur secara terstruktur. Namun konsep tersebut memang berlaku untuk militer, dikarenakan mereka bukan bagian dari persoalan publik (respublika), melainkan pertahanan suatu negara yang wajib didisiplinkan dan tidak boleh ikut campur dalam persoalan publik.
Sementara masyarakat sipil mempunyai kehendak bebas kapan dan waktunya akan makan. Berangkat dari psikologi yang diatur, maka selanjutnya secara tidak langsung militer mensugestikan masyarakat untuk harus patuh, dikarenakan pengawas MBG melibatkan militer. Hal ini berarti hipnotis militerisme dalam prosesnya 70% sudah menang.
Strategi Politik
Memanfaatkan demografi di sisi usia pertumbuhan anak sekolah untuk makan pada jam 09.00 dan jam 12.00 memang merupakan kebiasaan jam makan masyarakat Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa jika pengaturan makan sudah bukan (free will), yaitu kemerdekaan untuk mengatur diri sendiri, dan harus diatur oleh pemerintah secara terstruktur, maka dalam konsep demografi yang dikaitkan dengan usia SMA kelas 1 (rata-rata 15–17 tahun), ini adalah bagian dari strategi politik dini.
Untuk dikumpulkan dan dimenangkan nanti di pemilu berikutnya agar ada keberlanjutan rezim. Dan sudah sangat jelas bahwa ini adalah bagian dari pengkhianatan supremasi sipil.
Bayang-bayang Negara Otokrasi
Negara otokrasi mempunyai kendali penuh atas kebebasan sipil, padahal dalam hakikatnya negara sejati adalah untuk rakyat, itu saja. Kebenaran atau cara paling benar untuk kemaslahatan rakyat tidak dapat dimonopoli oleh pikiran tirani. Hal inilah yang membuat beberapa perlawanan di banyak negara melakukan revolusi.
Revolusi demokratisasi sudah menjadi buah sejarah sebagai pilihan jalan dalam dunia politik untuk masyarakat manusia, bukan militer. Sebagai reformasi sosial, maka gerakan demokratisasi mewujudkan supremasi sipil pada masa Reformasi 1998 karena adanya penghapusan dwifungsi ABRI dan mengembalikan militer pada bagian pertahanan, bukan di ranah sipil.
Itulah bentuk penolakan yang demokratis terhadap otokrasi. Namun hanya metode masa lampau yang berubah, sedangkan substansinya masih tetap sama, yakni mewujudkan otokrasi Indonesia.
