Manado, proexposnews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menggelar diskusi bertajuk Perjuangan Feminisme dengan menghadirkan Direktur LBH Manado, Satriano Pangkey, S.H, sebagai pemateri. Kegiatan ini dipandu oleh Endosoren selaku moderator serta diikuti peserta dari berbagai latar belakang.
Dalam diskusi yang dilaksanakan pada, Jumat (24/10/2025) ini Satriano mengajak peserta meninjau kembali perjalanan panjang gerakan perempuan di Indonesia melalui dua pilar utama: refleksi sejarah dan akar struktural ketidakadilan gender. Dengan pendekatan argumentatif namun tetap humanis, ia menegaskan bahwa feminisme bukan sekadar persoalan perempuan, tetapi merupakan perjuangan kemanusiaan demi mewujudkan keadilan sosial dan hukum yang setara.
Pada sesi awal, Satriano mengangkat kembali sejarah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang pada masanya dikenal sebagai organisasi perempuan progresif dengan fokus pada perjuangan buruh, pendidikan, dan kesetaraan sosial.
Namun, pasca peristiwa politik 1965, Gerwani dideskriditkan melalui narasi Orde Baru yang menyudutkan dan menstigmatisasi pergerakan tersebut. Ia menilai, pemutarbalikan sejarah ini membuat kontribusi besar Gerwani tenggelam dalam opini publik yang keliru.
“Merehabilitasi sejarah perempuan merupakan upaya mengembalikan martabat mereka yang dibungkam kekuasaan dan ideologi patriarkal,” tegas Satriano.
Pada sesi berikut, pemateri menyoroti hubungan antara sistem ekonomi dan ketidakadilan gender. Satriano menyampaikan tesis penting bahwa patriarki merupakan buah dari kapitalisme.
Menurutnya, kapitalisme tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menopang nilai patriarkal melalui: Eksploitasi tenaga kerja perempuan dengan upah rendah, Pengabaian nilai kerja domestik dan pengasuhan, Dominasi laki-laki atas sumber daya dan ruang keputusan.
Ia menilai bahwa perjuangan kesetaraan tidak boleh berhenti pada aspek formalitas hukum semata, melainkan harus menyasar struktur sosial-ekonomi yang mengakar kuat.
Moderator Endosoren dalam kesimpulannya menegaskan bahwa penindasan berbasis gender dan kelas akan terus berlangsung selama struktur ketimpangan tidak dibongkar.
“Selama paham sosialisme tidak diterapkan di negara ini, maka penindasan, perseteruan antar kelas, budaya patriarki, serta diskriminasi gender termasuk terhadap LGBT masih akan tetap ada,” ujarnya.
Diskusi ini diharapkan mampu memperluas perspektif peserta mengenai kompleksitas feminisme dan urgensi pemberantasan ketidakadilan gender dalam tatanan sosial Indonesia. (Pro)
